Suara Denpasar - Pantas Dedi Mulyadi mengkritik para pemimpin di Jawa Barat. Terutama kepada Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil hingga Bupati Purwakarta, Anne Ratna Mustika. Sebab, jalan rusak di Jawa Barat sepanjang tiga kali jarak antara Pandeglang, Banten sampai Banyuwangi, Jawa Timur.
Dia sempat mengungkapkan tidak fokusnya pengelolaan anggaran yang membuat program tidak berjalan dengan baik. Terutama soal penanganan jalan rusak.
Mantan Bupati Purwakarta dua periode ini mengungkap hal itu kepada Kepala Desa Sukasari, Subang, Oleh Solihin. Dia menyinggung pengelolaan dana di desa yang tidak fokus sehingga pembangunan infrastruktur jalan tidak berjalan dengan baik.
Ini terjadi lantaran anggaran dipecah-pecah ke banyak program, akhirnya wujudnya tidak jelas. Dia mencontohkan, setiap tahun anggaran untuk infrastruktur dibagi-bagi ke RW. Akhirnya tidak maksimal.
"Kalau membangunnya kayak gitu, rusak," katanya.
Menurutnya, lebih baik perbaikan jalan prioritas, bergiliran. Satu tahun anggaran untuk satu RW, dan seterusnya, sehingga selesai masalah jalan dalam hitungan beberapa tahun.
“Satu tahun satu RW. Misal tadi infrastruktur Rp400 juta, ya sudah itu fokuskan dulu tahun pertama untuk satu RW. Uang segitu bisa bikin jalan hotmix berkualitas tinggi. Selesai, Pak. Ada wujudnya. Jangan dibagi-bagi,” kata dia dilansir dari kanal Youtube Kang Dedi Mulyadi Channel, Rabu (7/6/2023).
Dia juga menuding, kebanyakan pembangunan saat ini mengalami kegagalan karena mengacu pada platform anggaran. Setiap OPD diberi jatah anggaran, kemudian diterjemahan masing-masing OPD.
Mestinya, anggaran fokus ke yang prioritas. Misal kebutuhan dasar publik di provinsi ini, yakni infrastruktur jalan. Dibuat rencana pembangunan yang dasar, yakni jalan penghubung desa, penghubung kecamatan, penghubung kabupaten, penghubung provinsi.
Kemudian setiap tingkatan memeriksa anggaran pemerintahan di bawahnya. Anggaran desa diperiksa bupati, gubernur memeriksa anggaran bupati, lalu anggaran gubernur diperiksa Mendagri apakah sudah sesuai dengan prioritas pembangunan, misalnya infrastruktur jalan.
"Semuanya dengan fokus yang sama. Lima tahun, Pak, selesai. Banyaknya jalan yang rusak ini akibat belanja pembangunan yang tidak tepat,” kata dia.
Saat hadir dalam acara wayang golek dengan dalang Dadan Sunandar, Kang Dedi juga menyatakan, salah satu programnya anda jadi gubernur Jawa Barat adalah prioritas pada perbaikan infrastruktur jalan.
“Kalau saya memimpin Jawa Barat, tidak akan ada lagi jalan ke pedesaan yang rusak. Jangan jalan itu di mana-mana rusak, tapi pemimpinnya naik pesawat,” sindirnya.
Lantas, bagaimana dengan kondisi infrastruktur jalan di Provinsi Jawa Barat? Dari penelusuran Suara Denpasar dalam laporan BPS bertajuk Provinsi Jawa Barat Dalam Angka 2023, terungkap pada 2022, panjang jalan di Provinsi Jabar mencapai 28.030,14, yang terdiri dari jalan kabupaten/ kota, provinsi, dan jalan negara atau jalan nasional.
Dari jumlah itu, yang dalam kondisi baik 16.999,93 kilometer, kondisi sedang 6.605,43 kilometer. Sedangkan yang rusak 2.015,96 kilometer, dan rusak berat sepanjang 2.408,82 kilemeter.
Sehingga, yang dalam kondisi rusak secara keseluruhan mencapai 4.424,78 kilometer. Panjang itu setara dengan 3 kali lebih jarak ujung barat Pulau Jawa di Pandeglang, Banten, sampai ujung timur Pulau Jawa di Banyuwangi, Jawa Timur.
Sebagaimana diketahui, jarak Pandeglang-Banyuwangi via Pantura mencapai 1.266 kilometer.
Kerusakan itu terjadi di semua kabupaten/ kota di Jabar. Di Purwakarta, juga demikian. Dari 843,06 kilometer jalan di Purwakarta, yang baik sepanjang 501,24 kilometer, sedang 105,61 kilometer, rusak 53,77 kilometer, dan 68,30 kilometer rusak berat. (*)
