Suara Denpasar - Aksi protes terhadap rancangan UU peradilan yang diinisiasi Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu tidak menunjukkan tanda-tanda mereda. Malah aksi protes kian membara, pada hari Sabtu, (1/4/2023).
Sebelumnya, proses pengesahan UU peradilan ditangguhkan karena puluhan ribu orang turun ke jalan. Aksi protes itu berlangsung selama 13 minggu berturut-turut, dan menuntut penghapusan UU peradilan seluruhnya.
"Kami akan menang, karena ini bukan sesuatu yang bisa kami jalani. Kami tidak bisa hidup di negara yang tidak demokratis," kata Limor Moyal, seorang demonstran di Tel Aviv, dilansir dari Middle East Eye, Minggu, (2/4/2023).
Sebagai informasi bahwa aksi protes warga kian memanas usai Benjamin Netanyahu mengumumkan pemecatan Menteri Pertahanan Yoav Gallant.
Pemecatan itulah yang kemudian memicu mogok massal yang diinisiasi buruh Israel. Media Israel memperkirakan lebih dari 150.000 orang menghadiri aksi protes anti-pemerintah yang digelar secara nasional di Tel Aviv pada hari Sabtu, (1/4/2023).
Sebelumnya, pada hari Selasa, perwakilan partai kanan-kiri memulai pembicaraan di kediaman Presiden Isaac Herzog. Hal ini dilakukan untuk merumuskan undang-undang yang dapat diterima oleh kedua sisi spektrum politik.
Banyak komentator politik dan tokoh oposisi menyuarakan suara skeptisisme tentang kemungkinan upaya mediasi Herzog itu. Dan koalisi ini mengatakan akan menyelesaikan undang-undang di sesi parlemen berikutnya jika pembicaraan gagal. (*/Ana AP)
