Suara Denpasar - Dua Rektor Universitas Negeri di Indonesia tersangkut penerimaan mahasiswa baru jalur mandir.
Di Universitas Lampung karena menerima suap dan ditangkap KPK. Di Universitas Udayana, Bali, karena diduga melakukan penyalahgunaan dana Sumbangan Pengembangan Institusi (SPI) yang sebelumnya bernama uang pangkal dan akhirnya ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejaksaan Tinggi (Kejati) Bali.
Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Mendikbudristek) Nadiem Makarim menjelaskan soal jalur penerimaan mahasiswa lewat jalur mandiri di tahun ajaran baru tetap dilakukan.
Hal ini ditegaskan Merdeka Belajar Episode 22: Transformasi Seleksi Masuk Perguruan Tinggi Negeri di kanal Yotutube yang dikutip Denpasar.suara.com, Selasa 14 Maret 2023.
Baca Juga:Pengamat Hukum Made "Ariel" Suardana: Rektor Unud Jadi Tersangka, Kejati Bali Layak dapat Bintang
"Seleksi (jalur) mandiri saat ini ada masalah, tingginya keragaman mekanisme besar sekali. Semua berbeda-beda. Tidak ada standarisasi. Banyak yang menanggapi jalur ini hanya berpihak kepada mahasiswa ekonomi atas," demikian kata mantan bos Gojek itu.
Hal ini juga yang menimbulkan banyaknya suara agar jalur mandiri di Perguruan Tinggi Negeri (PTN) ditutup. Untuk itu, tanpa melupakan arti penting PTN sebagai pelayan masyarakat dalam bidang pendidikan tinggi. Maka seleksi jalur mandiri harus lebih transparan.
Pihaknya juga menegaskan jalur mandiri ini dilarang di komersialkan. Berikut aturan yang ditetapkan Menteri Nadine terkait jalur mandiri.
Yakni, PTN harus mengumumkan jumlah mahasiswa yang akan diterima berikut kuota jalur mandiri, kedua terkait soal metode penilaian seleksi.
"PTN juga harus terbuka soal besaran biaya seleksi kepada masyarakat," terangnya.
Begitu juga metode yang digunakan dalam menentukan biaya jika calon mahasiswa lulus seleksi jalur mandiri.
Baca Juga:BEM Unud: Usut Tuntas! Tak Terkejut Rektor Jadi Tersangka Dugaan Korupsi SPI
Berikut pengumuman kuota yang masih tersedia jika usai seleksi kuota belum terpenuhi.
Dia juga mengajak masyarakat dan mahasiswa untuk ikut melakukan pengawasan.
"Melalui kanal aduan whistleblowing sistem Inspektorat Jenderal Kementerian. Apabila memiliki bukti permulaan atas pelanggaran peraturan dalam proses seleksi," tukasnya. ***
