Suara Denpasar - Pengamat politik Universitas Udayana, Efata F. B. Duarte menilai rencana Gubernur Bali Wayan Koster untuk dua periode bisa berjalan mulus.
Hal ini karena menurut Efata, Wayan Koster telah mencuri start kampanye, mendeklarasikan diri untuk maju dua periode saat partai politik masih berhati-hati dalam mengambil keputusan siapa calon yang diusung.
"Publik saat ini berisiko terjebak dalam efek hipnosis massa, mudah terpengaruh oleh isu dan kandidat pertama yang muncul, oleh karena itu publik harus menjaga objektivitas dan kritikalitas dalam memahami kandidat dan isu," ujar Efata saat ditemui denpasar.suara.com, Selasa, (7/2/2023) siang.
Efata menilai manuver politik Koster telah berhasil mempengaruhi psikologi pemilu mengingat banyaknya dukungan dari berbagai elemen terhadap Koster. Dukungan itu menandai telah terjadi perubahan strategi politik yang mempengaruhi psikologi massa dalam pemilu tanpa melakukan monitoring isu publik atau wave check.
Baca Juga:Wow! Pelanggaran Lalu Lintas di Jawa Tengah Meningkat 1,068 Juta pada Tahun 2022
Namun demikian kata Efata, politik tetap lah politik, sangat dinamis dan bisa berubah dalam sekejap. Dia menilai manuver politik bisa saja muncul secara tiba-tiba dan merubah haluan pandangan politik publik.
"Strategi kampanye sudah berubah, dulu akan sangat mudah mengetahui siapa yang akan maju menjadi presiden, gubernur ataupun calon anggota legislatif dari baliho, poster, flayer yang muncul ditiap sudut kota, tetapi cara itu saat ini sudah tidak mesti.
Terutama soal eksekutif, ada partai politik yang bisa saja mengambil keputusan dan calon yang diusung di detik-detik terakhir dan merubah haluan pandangan politik publik dan dapat mempengaruhi keputusan pemilih yang mungkin tidak sesuai dengan kepentingan dan aspirasi sebenarnya," jelas calon Doktor ilmu hukum tersebut.
Lebih lanjut pendiri atau founder 'Malleum Iustitiae Institute' itu meminta publik harus bisa memastikan, memahami latar belakang, track record, dan platform kandidat serta memverifikasi informasi sebelum membuat keputusan pemilihan.
Kemudia kata dia, publik juga perlu mempertahankan kepedulian dan partisipasi dalam proses pemilu untuk memastikan kandidat dan isu yang terpilih sesuai dengan harapan dan aspirasi.
Baca Juga:ENHYPEN Alami Perlakuan Tidak Menyenangkan dari Petugas Bandara Manila, Bikin Fans Geram
Lelaki kelahiran 1994 itu berharap jelang pemilu 2024, partai sebagai roda penggerak atau institusi yang mengusung kandidat dalam pemilu harus bisa menciptakan 'Trust Democracy' bagi masyayarakat.
Dia pun memberikan beberapa strategi yang dapat dilakukan untuk menciptakan Trust Democracy. Di antara adalah:
1. Meningkatkan keterlibatan sektoral: memfasilitasi dan mempromosikan keterlibatan sektoral dalam proses pembuatan kebijakan, seperti perusahaan, LSM, dan akademisi, untuk memastikan bahwa berbagai perspektif terwakili dalam proses pemerintahan.
2. Memberikan dukungan terhadap media yang berpendapat bebas: memberikan dukungan kepada media bebas dan berpendapat untuk memastikan bahwa informasi yang diterima oleh masyarakat akurat dan objektif.
3. Penegakan hukum dan konsekuensi yang tepat: memastikan bahwa mereka yang melanggar hukum dan memengaruhi proses demokrasi dikenakan konsekuensi yang tegas dan proporsional.
4. Pendekatan bottom-up: memfokuskan pada pendekatan bottom-up dengan memperkuat mekanisme bagi masyarakat untuk mengajukan aspirasi dan mempengaruhi kebijakan, seperti pemilu dan konsultasi publik.
5. Menyokong pendidikan kritis dan budaya demokratis: mempromosikan pendidikan kritis dan budaya demokratis sejak dini untuk membangun generasi yang lebih kritis dan memahami pentingnya demokrasi dan partisipasi.
6. Koordinasi dengan mitra internasional: bekerja sama dengan mitra internasional untuk mempromosikan dan memperkuat demokrasi, seperti dengan mengikuti praktik standar penyelenggaraan pemerintah terbaik dan berbagi pengalaman perhelatan Internasional, karena Bali selalu menjadi percontohan dunia, tidak hanya sektor pariwisatanya saja tetapi sisi pemerintahan juga disorot.
"Saya kira enam strategi itu harus dilakukan agar dapat menciptakan Trust Democracy bagi masyarakat," pungkas Dosen muda itu. (*/Dinda)
