Scroll untuk membaca artikel
Selasa, 24 Januari 2023 | 19:30 WIB

Megawati Intervensi Pembangunan Bandara Bali Utara, Akademisi Minta Koster Bedakan Relasi Kuasa dan Kepentingan Rakyat

Rovin Bou
Megawati Intervensi Pembangunan Bandara Bali Utara, Akademisi Minta Koster Bedakan Relasi Kuasa dan Kepentingan Rakyat
Megawati Intervensi Pembangunan Bandara Bali Utara, Akademisi Minta Koster Bedakan Relasi Kuasa dan Kepentingan Rakyat (Kolase foto website PDIP Bali dan Suara Denpasar:Rovin Bou)

Suara Denpasar - Baru-baru ini Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri secara gamblang menyampaikan ketidaksepakatannya terhadap pembangunan Bandara di Bali Utara. 

Hal tersebut disampaikannya saat memberi arahan dalam kunjungan ke Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Sanur, Senin, (16/1/2023) lalu.

Megawati menyebut banyak pihak yang mendatangi dirinya untuk membujuk agar menyetujui proyek tersebut, termasuk Gubernur Bali I Wayan Koster.

“Eh didatangkan Bapak Koster (Gubernur Bali), bapak wakil, terus Bapak Menteri waktu itu masih Wishnutama ke rumah saya. Saya kaget, saya melihat hanya untuk apa, hanya untuk membujuk saya,” kata Megawati dalam sambutannya.

Baca Juga:Program Hari Arak Gubernur Koster Ditentang Paiketan Krama Bali: Kami Menolak Keras

Menanggapi hal tersebut, Akademisi Universitas Udayana Bali, Efatha Filomeno Borromeu Duarte menilai pernyataan Megawati itu akan ditangkap publik sebagai relasi kuasa Ketua Umum Partai kepada kader yang menjabat sebagai eksekutif.

Menurutnya, pernyataan Megawati itu akan ditangkap negatif karena disampaikan di ranah publik. Akan berbeda kata dia, apabila pernyataan tersebut disampaikan dalam internal partai saat mengevaluasi kerja kader.

"Sah-sah saja kalau misalkan hal tersebut disampaikan dalam rapat internal partai terkait masalah evaluasi kinerja kader baik legislatif maupun eksekutif karena partai memiliki wewenang itu. Tapi kalau di ranah publik tentu masyarakat akan menangkap secara negatif," kata Efatha saat ditemui kemarin, Senin, (23/1/2023).

Pada kesempatan tersebut, Dosen Ilmu Politik Universitas Udayana Bali itu menyarankan agar Koster bisa membedakan mana relasi kuasa dan mana untuk kepentingan rakyat.

"Koster dalam struktur kepartaian itu kan mematuhi peraturan yang ada di dalam partai. Maka, relasi kuasa tergambar di situ bahwa ada satu teguran dari ketua partai kepada gubernur."

Baca Juga:Kronologi Penganiayaan Aspri Hotman Paris, Awalnya Emosi Pacar Diminta Foto Alat Kelamin

"Dan ini masih berkaitan, apalagi Bali kan basis pemenangannya (basis PDIP), maka wajar saja kalau Bu Mega secara gamblang menyampaikan hal tersebut," tuturnya.

Lebih lanjut, Efatha mengatakan bahwa Koster sebagai Gubernur dalam situasi seperti ini harus berani mengambil sikap kalau memang tujuan pembangunan Bandara di Bali Utara itu untuk pemerataan pembangunan.

"Ya kita berharap Bapak Gubernur (Koster) bisa berani mengambil sikap, kalau memang tujuannya adalah untuk kepentingan publik. Kan dengan adanya pembangunan otomatis akan hidup ekonominya dan akan ada pemerataan pembangunan di Bali," pungkas pria 28 tahun itu. (Rizal/*)

Berita Terkait

Tag

terpopuler

Bali

Terkini

Loading...
Load More
Ikuti Kami

Dapatkan informasi terkini dan terbaru yang dikirimkan langsung ke Inbox anda