Suara Denpasar - Rocky Gerung Pengamat Politik yang dikenal sebagai sosok yang selalu beroposisi dengan pemerintah itu menilai sistem politik Indonesia bersifat feodal. Ia menilai sistem demokrasi dan republik telah berubah menjadi semi kerajaan.
Dalam wawancara yang dilakukan wartawan senior Hersubeno Arief, mantan dosen Ilmu Filsafat Universitas Indonesia itu mengatakan semua ketua-ketua partai telah menyerahkan kepala mereka untuk diatur oleh Presiden.
Sebelumnya Hersubeno Arief meminta pendapat Rocky Gerung tentang keputusan Mahkamah Konstitusi yang membolehkan menteri mencalonkan diri sebagai presiden tanpa harus mundur dari jabatan.
Rocky Gerung menganggap keputususan Mahkamah Konstitusi itu telah membuat semua partai bergantung pada Jokowi.
Baca Juga:Soal Orang Ketiga dalam Gugat Cerai Kang Dedi Mulyadi, Ambu Anne Beri Jawaban Menohok
"Ngapain mereka capai-capai bikin partai kalau akhirnya minta diatur oleh kepala negara, kan dalam sistem demokrasi justru partai yang mendahului kedudukan istimewa presiden, karena kalau gak ada partai gak ada gunanya kita berdemokrasi," kata Rocky dalam akun Youtube Rocky Gerung Official.
Selanjutnya Rocky mengatakan kemuliaan dan kemewahan demokrasi telah ditenggelamkan oleh ketua-ketua partai itu sendiri . Ia mengatakan partai-partai mestinya merasa bahwa kedudukan partai setara dengan Presiden.
"Tapi kalau ketua-ketua partai masih mengemis pada Presiden artinya moralnya dimana, atau otonominya di mana, atau pride-nya di mana, atau martabatnya di mana sebagai partai, jadi itu yang membuat kita antara bingung dan jijik sebetulnya," ujar Rocky.
Hersubeno Arief kemudian mengatakan keputusan Mahkamah Konstitusi yang membolehkan menteri untuk nyapres tanpa mundur sangat membingungkan. Hal ini dikarenakan undang-undang pemilu sudah mengatur, jangankan menteri seorang komisaris BUMN saja bahkan tidak boleh menjadi tim sukses, ini yang mau nyapres malah boleh.
"Jadi ini bagaimana?" kata Hersubeno Arief.
Baca Juga:Tangan Kanan Rektor Unud Diperiksa Penyidik Kejati Bali
Menanggapi hal itu Rocky Gerung menilai ada pertimbangan presiden terkait keputusan Mahkamah Konstitusi itu.
"Pasti ada pertimbangan presiden, gimana kalau para menterinya mundur, ya, kabinetnya bubar," ucap Rocky.
Melihat situasi politik menjelang pemilu 2024 yang menurut dia kacau, Rocky pun mengatakan, "satu-satunya yang teratur di negeri ini adalah kekacauan, itu yang teratur." (*/Aryo)
