Suara Denpasar – Aksi massa menolak kenaikan harga BBM di depan DPRD Bali, Senin (26/9/2022) berlangsung ricuh. Dalam aksi itu, pecalang jadi tameng untuk menjaga kantor DPRD Bali. Demonstran pun membakar ban sebagai bentuk protes terhadap kenaikan harga BBM di tengah sulitnya ekonomi masyarakat, apalagi setelah dua tahun dihajar Covid-19.
Aksi massa berlangsung pada Pukul 15.30 WITA. Demonstrasi ini dilakuan Aliansi Bali Jengah yang terdiri dari puluhan mahasiswa. Mereka membawa spanduk dan poster menolak kenaikan harga BBM yang dilakukan Pemerintah Jokowi beberapa waktu lalu.
Mahasiswa yang mengenakan pakaian adat itu melakukan long march dari parker timur Lapangan Renon, sambil berorasi dan membentangkan spanduk dan mengangkat poster.
Ketika sampai di depan Kantor DPRD Bali di Jalan Kusuma Atmaja Nomor 3, Renon, situasi demo mulai memanas. Para mahasiswa mencoba merangsek masuk lewat gerbang Kantor DPRD Bali. Namun, pecalang dijadikan tameng untuk menjaga Kantor DPRD Bali bersama polisi.
Baca Juga:Sakit Ambeien Kumat, AKBP Arif Rachman Hadir di Sidang Ipda Arsyad Daiva Cuma Sebentar
"Jangan kami dibenturkan dengan masyarakat adat,” teriak demonstran.
Demonstran juga meminta mestinya polisi memberikan pengamanan jalannya demo yang dilakukan mahasiswa. Bukan mengamankan anggota DPRD.
“Karena DPR sebagai wakil rakyat yang harus merepresentasikan suara kami dengan bertemu kami di sini, bukan berdiam diri di dalam," lanjut pendemo.
Karena aksi ini tak direspons anggota DPRD Bali, para pendemi membakar ban. Akan tetapi, api segera dipadamkan menggunakan alat pemadam api ringan (APAR) oleh pihak kepolisian.
Aksi makin memanas ketika polisi akan mengamankan bahan bakar minyak yang dipakai pendemo untuk menghidupkan genset. Mahasiswa pun menolak dan terjadi ketegangan. Namun, situasi kembali tenang dan demonstrasi dilanjutkan kembali.
Baca Juga:Bjorka Belum Usai, Hacker BCT Bobol 6 Website Bawaslu, Begini Dampak Retasannya
Pada intinya, demonstran menolak kenaikan harga BBM yang dilakukan Jokowi di tengah krisis ekonomi. Apalagi, khusus di Bali juga ekonomi belum pulih setelah dihajar Covid-19 yang membuat ekonomi lesu. Pariwisata berhenti karena tidak adanya wisatawan asing.
"Konsekuensi dari kebijakan ini akan meningkatkan angka kemiskinan karena biaya kebutuhan pokok yang terkerek naik," jelas demonstran.
Berikut beberapa tuntutan dalam pernyataan sikap Aliansi Bali Jengah:
1. Menolak kenaikan harga BBM.
2. Mendesak pemerintah menuntaskan pelanggaran hak asasi manusia (HAM) di Indonesia dan menarik militer dari Tanah Papua.
3. Menolak kebijakan ekonomi yang berpihak pada investor dan kebijakan iklim yang tidak mempertimbangkan hak rakyat pada perhelatan G-20.
4. Menolak pemangkasan upah buruh dan UU Cipta Kerja.
5. Mendesak pemerintah dan DPR RI untuk bertanggung jawab atas pelemahan KPK melalui revisi pasal dalam UU KPK yang bermasalah.
6. Menutut pemerintah untuk segera merevisi pasal-pasal bermasalah yang berpotensi mengekang kebebasan berpendapat dan berekspresi dalam UU ITE.
7. Mendesak Presiden dan Wakil Presiden menghapus atau mengganti pasal-pasal bermasalah yang mengancam penerapan nilai demokrasi dan HAM dalam RKUHP.
Demonstrasi ini akhirnya bubar setelah demonstran membakar kertas tuntutan mereka. Mereka pun menyatakan akan kembali menggelar aksi massa bila aspirasi mereka tak didengar. (Beritabali.com)
